Robert Adhi Kusumaputra | Kamis, 18 Agustus 2011 | 23:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, Indonesia pada dasarnya masih diperdaya asing meski telah merdeka selama 66 tahun, terutama dalam bidang ekonomi.
Perkebunan sawit dan karet Indonesia adalah andalan di dunia. Kalau pemberdayaan lahan saat ini bisa dilipatgandakan, peluang untuk menguasai pasar minyak dan karet dunia pada masa mendatang sangat terbuka bagi Indonesia.-- Sofjan WanandiMelalui bermacam cara dan bentuk, kata Sofyan di Jakarta, Rabu, pihak asing terus berupaya mempertahankan kepentingannya di negara ini.
"Indonesia merdeka sudah 66 tahun, tetapi masih dijajah (pihak) asing. Itu tandanya kita masih bodoh. Tentu menjadi tugas pemerintah kita untuk mengatasi hal itu," katanya.
Ia mencontohkan, ditandatanganinya perjanjian di Oslo, Norwegia, tahun lalu, yang mewajibkan Indonesia mengurangi emisi karbon dengan iming-iming hibah sebesar 1 miliar dollar AS jika berhasil.
Akibatnya, kata dia, dalam setahun perjanjian Oslo, praktis tidak ada keuntungan apa pun yang diperoleh Indonesia. Lahan tidur tidak dapat didayagunakan, padahal sebenarnya bisa menyerap jutaan tenaga kerja.
Sebaliknya, Norwegia dan negara maju lainnya dengan seenaknya memproduksi emisi karbon dalam jumlah yang besar melalui industri mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik, misalnya, Norwegia menggunakan tenaga batu bara sebesar sembilan persen, sementara Indonesia hanya satu persen. Padahal, pembangkit listrik tenaga batu bara merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar.
"Perjanjian Oslo sejak awal memang sudah bermasalah. Norwegia sendiri justru menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibanding Indonesia," katanya.
Ekonom Drajad Wibowo juga berpendapat senada. Menurut Drajad, perjanjian Oslo yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan selanjutnya menerbitkan moratorium hutan merupakan upaya negara maju untuk terus memperdaya Indonesia.
"Perjanjian Oslo hanya akan menguntungkan Norwegia dan negara Eropa lainnya," katanya.
Menurutnya, jika mau adil, maka seharusnya negara maju yang lebih dulu mengurangi emisi, bukan negara berkembang seperti Indonesia.
Dia mengatakan, 66 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang selayaknya tidak disia-siakan pemerintah, apalagi kepentingan pihak asing di Indonesia dalam jangka 50 tahun ke depan akan semakin nyata.
"Perkebunan sawit dan karet Indonesia adalah andalan di dunia. Kalau pemberdayaan lahan saat ini bisa dilipatgandakan, peluang untuk menguasai pasar minyak dan karet dunia pada masa mendatang sangat terbuka bagi Indonesia," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar